Bupati Dairi Tak Punya Nurani

Protes keras dilakukan PB Lembaga Kebudayaan Pakpak kepada Bupati Dairi Johnny Sitohang yang sama sekali tidak mengundang satupun organisasi

Pakpak berkaitan dengan pembahasan rencana pelaksanaan program pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam PT Dairi Prima Mineral. Selasa (18/9). LKP melayangkan protes hingga kejakarta menuding Bupati Dairi telah melecehkan dan mengabaikan keberadaan suku Pakpak.

      Sebelumnya Bupati Dairi melalui surat resminya No. 005/5180 mengundang 23 elemen untuk menghadiri acara pembahasan rencana pelaksanaan program pengamanan hutan dan konservasi sumberdaya alam selasa 18 september 2012  di Kantor Bupati Dairi . Hal itu sekaitan dengan operasional PT DPM . Namun PB LKP menilai Pakpak selaku pemilik hak ulayat Dairi dilecehkan dengan tidak mengikutsertakannya. “ Bagaimana kita tidak kecewa dengan bupati Dairi. Hutan dan lahan adalah milik orang Pakpak masa penduduk asli ini tidak diikutkan.” Sebut Raja Umar Ujung Ketua PB LKP senin (17/9)

      Sekjen LKP Ruslan Berutu menyebutkan apakah dasar peikiran Pemerintah Dairi dan DPM tidak melibatkan oraganisasi Pakpak. Apakah kekayaan tanah pakpak ini hanya untuk keperluan pemerintah dan kapitalis saja dan apakah sudah represntatif kehadiran pihak yang diundang dengan  keselamatan jiwa suku Pakpak?

      Dikatakan pertambangan DPM berada di tanah ulayat suku Pakpak . Dengan pertambangan bawah tanah tidak ada yang bisa menjamin itu tidak runtuh. Dan ketika itu terjadi maka 15.000 jiawa suku Pakpak yang berada di atasnya terancam. Kekayaan diambil dari perut bumi, diatasnya masyarakat Pakpak apakah dengan resiko sebegitu besar pemkab Dairi tidak mengikutkan organisasi Pakpak? Kita sangat menyesalkan sikap saudara bupati dan kita akan menuntut hak kami secara proporsional. Ini sudah tidak benar lagi “ tegas Umar.

      Dalam surat PB LKP tertanggal 15 Sep 2012 atas protes surat Bupati Dairi itu menyebutkan dengan tidak mengundang ormas Pakpak  PB LKP menilai dna menduga saudara bupati Dairi tidak memiliki itikad baik kepada suku Pakpak  dan berupaya mengabaikan hak-hak suku Pakpak sebagai pemangku adat dan ulayat di seluruh kabupaten Dairi.

      Disebutkan perlu juga Bupati Dairi mengetahui bahwa kesabaran suku Pakpak sudah mencapai titik puncak. Selama ini sudah sering menerima dan berusaha menahan diri atas berbagai penghinaan, pelecehan bahkan penindasan termasuk berbagai upaya memecah belah persaudaran suku pakpak agar tetap tertinggal dalam perselisihan dan perseteruan serta kebodohan dan kemiskinan. Di sisi lain hampir semua daerah daerah di Kab Dairi dimana komunitas suku Pakpak berdomisili hanya memperoleh sisa-sisa pembangunan.Untuk itu suku pakpak akan bangkit memperjuangkan hak-hak kesejahteraan suku pakpak.

      Umar Ujung bersama pengurus LKP menyebutkan sekaitan surat tersebut meraka akan menuntut hak diperlakukan secara proporsional. Namun jika tuntutan mereka tidak digubris pemkab Dairi dan tidak menghargai keberadaan Pakpak maka mereka akan melakukan perlawanan hingga hak-hak keberadaan meraka dihormati pemkab Dairi. “ Bagi kita ini harga mati dan mohon maklumi keberadaan kami. Hak itu yang kami tuntut diperlakukan adil” sebutnya (Dairi Pers)